Tindak pidana korupsi telah berubah menjadi ancaman yang menakutkan di berbagai belahan dunia. Fenomena ini bukan lagi sekadar permasalahan lokal, melainkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, ketertiban sosial, dan integritas institusi pemerintahan. Korupsi tidak hanya merugikan aspek finansial negara, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan, memiskinkan masyarakat, serta menghambat perkembangan berkelanjutan. Dalam konteks ini, urgensi pertanggungjawaban negara dalam menangani tindak pidana korupsi menjadi hal yang mutlak dan mendesak.
Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merusak moral dan etika yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan. Tindakan ini mengkhianati kepercayaan masyarakat kepada negara dalam melindungi kepentingan bersama, sehingga upaya pemberantasannya berpengaruh besar pada kualitas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat[1].
Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang merusak dan meluas pada berbagai sektor dalam masyarakat. Pertama-tama, sektor ekonomi menjadi salah satu yang paling terdampak. Praktik korupsi mengurangi efisiensi alokasi sumber daya ekonomi, menghambat investasi asing, serta mempersempit ruang gerak pertumbuhan ekonomi. Dana yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan dapat digerogoti oleh perilaku koruptif, berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Selain itu, sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan juga terpengaruh. Korupsi dapat mengakibatkan pengabaian terhadap kebutuhan dasar masyarakat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan digunakan secara tidak tepat. Akibatnya, kualitas pendidikan menurun dan akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi terbatas, terutama bagi mereka yang kurang mampu[2]. Menurut Tanzi, terdapat setidaknya enam faktor penyebab langsung dari korupsi, yaitu:
- pengaturan dan otorisasi
- perpajakan
- kebijakan pengeluaran/anggaran
- penyediaan barang dan jasa dibawah harga pasar
- kebijakan diskresi lainnya
- pembiayaan partai politik.
Sementara itu, penyebab tidak langsung dari korupsi terdiri dari setidaknya enam faktor, yaitu kualitas birokrasi, besaran gaji di sektor publik, sistem hukuman, pengawasan institusi, transparansi aturan, hukum dan proses, dan teladan dari pemimpin[3].
Negara memiliki peran utama alam menegakkan keadilan dan menghukum tindak pidana korupsi. Pertama-tama, melalui sistem peradilan yang independen dan transparan, negara dapat memastikan bahwa proses pengadilan terhadap pelaku korupsi dilakukan secara adil. Pengadilan yang kuat dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan pribadi dapat memberikan sanksi yang sepadan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya, lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan jaksa memiliki tanggung jawab penting dalam menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus korupsi. Negara harus memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi tanpa adanya tekanan atau intervensi yang menghambat proses penegakan hukum yang adil dan akurat terhadap pelaku korupsi.
Pencegahan adalah kunci utama dalam mengatasi korupsi. Negara perlu mengimplementasikan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Terdapat empat strategi utama untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi yaitu dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku, pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan deteksi korupsi, reformasi sektor publik melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum dengan meningkatkan kualitas undang-undang anti-korupsi, penanganan pencucian uang, serta mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, sistem politik diharapkan dapat mendukung rekrutmen dan pengembangan anggota parlemen yang kompeten sebagai wakil rakyat.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk untuk menjadi dasar bahwa KPK berhak untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap orang yang diduga melakukan korupsi. Sedangkan regulasi sanksi atau hukuman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan upaya untuk meningkatkan efek jera bagi pelaku korupsi, penegasan mengenai ancaman hukuman maksimal termasuk pidana mati.
Pengawasan dan pengendalian internal dalam institusi pemerintahan juga perlu ditingkatkan. Sistem pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi risiko korupsi lebih awal dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, edukasi dan kampanye anti-korupsi kepada masyarakat juga penting untuk menciptakan budaya intoleransi terhadap korupsi[4].
Hal ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga integritas dan melindungi masyarakat dari korupsi. Dampak destruktif korupsi, kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas, dan upaya pencegahan yang relevan menunjukkan urgensi tindakan negara. Langkah ini tidak hanya menjaga stabilitas dan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat dasar bagi pertumbuhan berkelanjutan dan keadilan sosial.
Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Rohim, 2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama, Depok: Pena Multi Media
Jawade Hafidz, (2011), Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
La Sina, “Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 1 J
Wanda Aprilla, Mardalena Wulandari, & Arie Elcaputera. (2024). Meningkatkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(4), 321–334.
[1] Rohim, 2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama, Depok: Pena Multi Media
[2] La Sina, “Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 1 J
[3] Wanda Aprilla, Mardalena Wulandari, and Arie Elcaputera, “Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital Dan Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi,” Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 2, no. 4 (October 29, 2024): 321–34,
[4] Jawade Hafidz, (2011), Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011
